SEKDA BUKA SOSIALISASI JKN-KIS BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bengkulu bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kaur menggelar sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada kepala desa serta perangkat desa se-Kabupaten Kaur, Kamis (12/10/2017) di Gedung Serbaguna Padang Kempas.

Sekda Kaur Nandar Munadi S.Sos, M.Si yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan bahwa jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kades dan perangkat desa diitegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan. Untuk itu diharapkan para peserta dapat mengikuti sosialisasi JKN-KIS ini dengan sungguh-sungguh sehingga aparat desa dapat mengetahui arti penting dan tahap-tahap JKN-KIS dan tata cara pendaftaran PBPU melalui system Drop Box di tiap Kecamatan.

Dalam sosialisasi membahas tentang system Jaminan Sosial nasional, Jenis Kepesertaan, landasan hukum UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 66, iuran peserta pekerja penerima upah, simulasi iuran APDES, hak kelas rawat serta mekanisme pendaftaran Aparat Desa.

“Saya berharap seluruh peserta yang hadir dapat mengikuti setiap pemaparan yang di sampaikan oleh narasumber dpat di mengerti.memahami dan turut serta berpartiaipasi dalam program JKN-KIS.”Jelas Sekda

Sekda menambahkan  bahwa seperti yang tercantum dalam pasal 28 ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat. Sejalan dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang di selengarakan oleh bpjs kesehatan dimana seluruh penduduk indonesia masuk dalam kepesertaan bpjs serta program indonesia sehat yang telah di canangkan oleh presiden maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan indonesia sehat khususnya bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kaur.

Sementara itu menurut Kepala Kantor BPJS Cabang Bengkulu Rizki Lestari, S.Si Apt, AAAK yang menjadi narasumber dalam memaparkan program JKN-KIS kepada kepala desa dan perangkat desa mengatakan, bahwa ini merupakan program dari pemerintah tentang jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD). Yang mana Kepala Desa hingga perangkat desa masuk dalam segmen kepesertaan pegawai pemerintahan non pegawai negeri. “Untuk kepesertaan JKN BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sudah dimulai pada awal tahun 2017. Iuran JKN kepala Desa bersumber dari APBD, sedangkan untuk perangkat desa bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) atau APBDes,” papar Rizki.

Rizki juga menerangkan, kepesertaan JKN BPJS kepada para peserta tentang tata cara JKN-KIS mulai dari tingkatan kelas kesehatan, iuran anggota, manfaat, dan pelayanan.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga di hadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendris, SE, Para Camat, Kepala Desa serta perangkat Desa se-Kabupaten Kaur. (tp)

 

Share