Kaur Terima 2 Lulusan IPDN

Sesuai dengan sumpah janji PNS bahwa siap ditempatkan dimana saja dan peraturan Permendagri No 78 Tahun 2017 Penempatan dan pemindahan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun lulusan IPDN angkatan XXIII yang disebar baik diprovinsi ataupun kabupaten/kota diseluruh Indonesia demi mewujudkan peraturan tersebut dan sebagai perekat pemersatu bangsa NKRI. Provinsi Bengkulu mendapatkan PNS alumni IPDN angkatan XXIII sebanyak 23 orang itu yang disebar di Pemprov dan dipemkab/pemkot Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini Kabupaten Kaur yang mendapatkan 2 orang yaitu Chairul Muttakin, S.STP Asal P Sumatera Selatan dan Yurio Kevin, S.STP Asal Sumatera Barat yang siap mengabdikan dirinya di Pemerintahan Kabupaten Kaur.

Penempatan Lulusan IPDN angkatan XXIII merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri.

Pamong praja muda baru ini disambut dan diterima baik oleh Ketua IKAPTK (Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan) Kab. Kaur sekaligus Sekda H. Nandar Munadi, S.Sos, M.Si yang didampingi Kabag Pemerintahan Rudi Saputra, SSTP, M.Si, Kasubag Bambang Trio Irawan, SSTP, M.Si, Engga Taria Metri, S.IP, M.Si, dan Kabid Komunikasi Informasi Publik Diskominfo Satria Pinandita, S.IP di ruang kerja sekda beberapa waktu lalu.

Sekda berharap PNS IPDN dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Kaur yang maju dan sejahtera.

“Bersikaplah sebagai aparatur sipil negara dan pamong yang baik di mana pun ditempatkan. Bersikaplah sopan, santun, dan rendah hati terutama dalam pengabdian terhadap masyarakat,” ujar Sekda

“Para PNS lulusan IPDN harus memiliki integritas dan moral yang baik, dan harus siap untuk ditempatkan dan bertugas di seluruh wilayah Indonesia serta dapat mempraktikkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dan juga memiliki perilaku dan moral yang baik,” pesan Sekda.

Harapan masyarakat, kata Sekda sudah semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang ingin mereka dapatkan dari pemerintah dan yang ingin mereka dapatkan pula dari negara.

Masyarakat tidak akan ragu-ragu untuk mendebatkan atau mengkritik bahkan melakukan protes jika menurut masyarakat layanan yang didapatkan tidaklah memuaskan atau lambat

“Janganlah alergi terhadap kritikan, namun jadikan kritik masyarakat tersebut sebagai bahan untuk perbaikan, untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan kalian nanti bertugas, sebab memang sudah merupakan tugas kalian sebagai pamong serta sudah menjadi tugas kalian sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat,” pungkas Sekda. (tp)