PEMKAB KAUR DAN KANWIL KEMENKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU GELAR SOSIALISASI TENTANG FIDUSIA

Bintuhan – Pemerintah Kabupaten Kaur kembali mengadakan kegiatan yang bersifat terbuka untuk umum demi kepentingan bersama. Kegiatan ini bertajuk Sosialisasi Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Tema Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Arti Penting Pendaftaran Jaminan Fidusia Untuk Memperoleh Kepastian Hukum. Acara ini di gelar di Gedung Serba Guna (GSG) pada Rabu (7/3) dan di buka oleh Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Dasrul Imran, SH, yang di hadiri oleh seluruh Camat se Kabupaten Kaur, perwakilan dari pihak perusahaan leasing yang ada di Kabupaten Kaur dan seluruh pejabat terkait dalam masalah ini.

Penyelenggaraan acara tidak terlepas dari kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan Kanwil MenKumHam Provinsi Bengkulu. Dalam Sosialisasi ini pihak Kanwil MenKumHam menurunkan rombongan atau perwakilannya yang sekaligus bertindak sebagai Narasumber pada acara ini, adapun nama-nama dan jabatan para narasumber antara lain adalah Neli Sinarti, SH, MH.yang menjabat sebagai Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kebijakan Intelektual, Fajri alamsyah, SH, MH. Yakni sebagai JFT Penyuluh Hukum Madya dan yang terakhir adalah Desi Minarsih, SH, MKN sebagai Notaris Kabupaten Kaur.

Dasar hukum pada kegiatan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dan sebagai landasan hukum yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu pengertian fidusia sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan Fiidusia  itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang Tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam sambutannya dikatakan oleh Kabag Hukum Dasrul Imran, SH bahwa tujuan utama dilaksanakan kegiatan ini adalah menghimbau kepada pejabat dan pihak terkait segera memberikan pemahaman kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Kaur dalam memahami arti jaminan fidusia, agar masyarakat tidak gegabah dalam melakukan perjanjian fidusia kepada leasing tertentu apalagi perjanjian tersebut sampai di tanda tangani oleh kedua belah pihak, karena jaminan fidusia tersebut memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum yang jelas.

Diharapkan dengan adanya acara ini semua pihak dapat mengerti dan memahami arti fidusia dan jaminan fidusia, agar kita sebagai masyarakat Kaur khususnya selalu waspada dan teliti terhadap semua perjanjian-perjanjian yang ditulis atau diberikan oleh pihak leasing atau perusahaan lain dalam kegiatan perkreditan terhadap barang atau kendaraan yang ditawarkan oleh pihak leasing, karena kalau kita tidak memahami atau salah bertindak bahkan sampai  melanggar perjanjian tersebut, pihak Perusahaan atau Leasing tidak segan-segan melaporkan kita kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu mari kita sebagai masyarakat Kaur harus berusaha mengetahui  memahami dan mentaati setiap Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang ada di Negara ini.( Bny.)