Asisten 1 Buka Desiminasi HAM Kemenkumham

Bintuhan- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) wilayah Bengkulu, menggelar kegiatan diseminasi HAM bagi ASN Di Kabupaten Kaur, Selasa (14/32018). Kegiatan yang berlangsung di aula lantai 2 Pemda Kaur  tersebut dibuka langsung Oleh Asisten 1 Zailan, S.Pd

Asisten 1 dalam sambutannya mengatakan bahwa Kegiatan Diseminasi HAM ini adalah salah satu wujud Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) dan implementasi RANHAM khususnya yang diterapkan di Organisasi Peringkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Dalam kenyataannya pelanggaran HAM masih juga sering terjadi di tengah-tengah keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan Aparatur Negeri Sipil (ASN) sendiri. Hal demikian menandakan bahwa masih belum sepenuhnya dipahami mengenai HAM dan hak-hak dasar di dalamnya. Oleh sebab itu, kegiatan Diseminasi HAM harus terus dilaksanakan sehingga setiap pribadi dapat selalu mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari.Zailan Menambahkan Negara kita adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dan uud 1945 yang menjujung tinggi HAM serta menjamin semua warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan   Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Internasional tentang HAM.

Visi Misi Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nawacita memuat 9 (Sembilan)
agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujutkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Visi Misi tersebut mencakup kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan di bidang HAM.

Dalam  Implementasi Visi Misi serta kewajiban dan tanggungjawab tersebut, Pemerintah melalui Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, berkomitmen melanjutkan pelaksanaan rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia  2011-2014 dengan melaksanakan peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015 2019 dengan mengintegrasikan kegiatan Diseminasi HAM sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Bengkulu bersama Pemerintah Kabupaten Kaur sekarang ini.Dalam perancangan pembangunan daerah juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang  berkaitan dengan pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia, sehingga dalam implementasinya tidak mengabaikan/mengorbankan hak serta kepentingan masyarakat dan kelompok-kelompok tertentu melainkan memperkuat dan berpihak pada kepentingan orang banyak.

Kegiatan Diseminasi HAM ini adalah salah satu wujud Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM dan implementasi RANHAM khususnya yang  diterapkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat. Dalam kenyataannya  pelanggaran HAM masih juga sering terjadi di tengah-tengah keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan Aparatur Negeri Sipil (ASN)sendiri. Hal demikian menandakan bahwa masih belum sepenuhnya dipahami mengenai HAM dan hak-hak dasar di dalamnya.

Diakhir Sambutannya Zailan berharap kepada ASN yang mengikuti kegiatan ini bisa mengerti serta selalu mengimplemaentasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari

Sementara itu menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Wilayah Bengkulu Bunyamin SH, MH mengatakan di era zaman teknologi saat ini HAM adalah sebuah konsep yang sudah banyak dimengerti karena sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Namun hingga saat ini kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum dapat mempraktekanya terutama dalam lingkup terdekat.

“Kebanyakan orang, baru memahami bahwa HAM hanyalah sebatas hak-hak dasar sehingga menghapalnya secara teoritis. Padahal HAM tidak hanya soal kekerasan akan tetapi masih ada hal lain yang ternyata dekat dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Seperti masyarakat tidak mendapatkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” ujar Bunyamin

Menurutnya, untuk mewujudkan HAM di tengah masyarakat kini pemerintah terus berupaya melakukan berbagai program agar terpenuhinya hak kesejahteraan masyarakat. “Kehadiran pemerintah untuk membangun masyarakat yang madani berdasarkan HAM dengan tujuan agar masyarakat dapat sejahtra. Namun sayangnya, di zaman ini umumnya hanya bisa menuntut hak sementara kewajibanya tidak mengerti,” tambahnya. (tp)