BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Kepesertaan Kepala Desa

Bintuhan- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja. Sebab, kecelakaan kerja bisa terjadi kapan pun, sehingga tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan optimal. Seperti Kamis (5/7/2018), BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu menggandeng Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mensosialisaikan sadar jaminan sosial tenaga kerja kepada Kepala desa dan perangkat se-kabupaten Kaur.

Acara yang diselenggarakan di Gedung serbaguna tersebut, dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kaur Yulis Suti Sutri, SKM yang didamping Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Asmawi, S.Ag, MH. Wakil Bupati Kaur dalam sambutannya mengatakan Kebijakan pemerintah tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu diketahui dan dipahami, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi, melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan danmasyarakat p ada umumnya.

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesejahteraan dirinya,dan keluarganya, merupakan hak asasi manusia dandiakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi menyatakan. setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur (pensiun), menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan diantaranya adalah melalui PT Jamsostek (Persero) yang sekarang telah bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, yang melayani seluruh pekerja di Indonesia baik formal maupun informal khususnya, pada kesempatan ini seluruh perangkat Desa serta Kepala Desa

Sesuai dengan surat edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Surat BPKP Perwakilan Provinsi bengkulu, Perangkat Desa wajib dilindungi pada Program BPJS Ketenagakerjaan,dan pada tahun 2019 wajib untuk dianggarkan di Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu, agar seluruh desa menganggarkan luran BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat desa dalam RAPBDes 2019

“Namun, mengingat Kecelakaan kerja dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan tidak menunggu adanya anggaran, maka saya menghimbau agar seluruh perangkat desa dapat mendaftarkan diri di sisa tahun 2018 secara mandiri terlebih dahulu agar ketika bekerja dapat terlindungi” jelas Wabup

Sementara Itu Menurut Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, Indro Agus Febrianto mengungkapkan, target sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ialah pemerintah desa. Karena berdasarkan instruksi Presiden RI Joko Widodo, tahun depan tenaga kerja padat karya harus diperkuat. Dengan begitu, para tenaga kerja  sektor informal juga berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Menurut Indro, pembentukan desa sadar jaminan sosial tenaga kerja merupakan salah satu misi dari BPJS Ketenagakerjaan. Dimana tenaga kerja dan keluarganya harus mendapatkan perlindungan tepat dan kesejahteraannya terjamin. Selain itu, sebagai upaya dalam mendukung produktivitas dan pembangunan kemandirian perekonomian nasional.

“Sosialisasi ini perlu dilakukan mengingat pentingnya manfaat yang bisa didapatkan setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. Indro mengemukakan,meskipun di Undang-Undang Desa belum memuat perihal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dirinya menghimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa supaya segera mendaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Harapan kami supaya program ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang membebani, tetapi jadikanlah sebagai sesuatu yang dibutuhka, karena program yang mulia ini sangat banyak manfaatnya untuk kita semua, karena dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan akan tercipta kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja,” katanya. (tp)