ILPPD

     

GUSRIL PAUSI, S.Sos
BUPATI KAUR

 

Hj. YULIS SUTI SUTRI
WAKIL BUPATI KAUR

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2016


BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Kabupaten Kaur sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu dan disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Sebelum pengesahan sebagai suatu kabupaten, daerah ini dikenal sebagai Kawedanan Kaur yang merupakan suatu kesatuan dari Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten induknya.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentu saja terjadi beberapa perubahan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan otonomi daerah dari yang diatur sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

  1. Kondisi Geografis Daerah

Secara astronomis (geografis) letak Kabupaten Kaur berada pada posisi  di antara 103°4’8,76” s.d. 103°46’50,12” Bujur Timur dan 04°15’8,21” s.d. 04°55’27,77” Lintang Selatan. Kabupaten Kaur merupakan wilayah paling selatan Provinsi Bengkulu dan berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2003, secara administrasi Kabupaten Kaur berbatasan dengan :

– Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Selatan
– Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung
– Sebelah Barat : Samudera Hindia
–  Sebelah Timur :

Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU Selatan  Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Undang-Undang di atas dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 136/205/PUM tanggal 12 September 2005, Kabupaten Kaur mempunyai luas wilayah daratan seluas 236.500 Ha, garis pantai sepanjang 89,1723 Km. Dengan demikian luas kawasan laut sejauh 4 mil dari garis pantai meliputi wilayah seluas lebih kurang 6.605.900 Ha atau 660,59 Km2.

Wilayah administrasi Kabupaten Kaur ditetapkan terdiri atas 15 (Lima Belas) Kecamatan, yang terdiri dari 192 Desa dan 3 Kelurahan.

  1. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Kaur pada tahun 2016 mencapai 125.391 Jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 65.041 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 60.350 jiwa.

Jumlah penduduk Kabupaten Kaur terus mengalami penambahan pada tiap tahunnya, Penambahan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Kaur pada tahun 2015 berjumlah 124.238 jiwa, sedangkan pada tahun 2016 jumlahnya menjadi 125.391 jiwa atau meningkat 0,93 %.

  1. Kondisi Ekonomi Daerah
  • Potensi Unggulan Daerah

Program dan kegiatan yang mendukung dan berhubungan dengan potensi unggulan daerah yaitu sektor pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, dan bahan galian. Gambaran capaian untuk sektor potensi unggulan daerah sebagaiman tersebut di atas adalah sebagai berikut :

  • Pertanian

Komoditas padi yang meliputi pada sawah dan padi ladang adalah produk utama sektor bahan makanan. Produksi padi sangat dipengaruhi luas panen dan luas tanam padi per hektar. Jumlah produksi padi di Kabupaten Kaur pada tahun 2016 adalah 54.729,00  Ton dengan luas tanam mencapai 14.635,00 Ha.

Selain dari padi, komoditi pertanian lain yang  banyak diusahakan masyarakat di Kabupaten Kaur adalah palawija. Pada tahun 2016 luas panen Palawija sebesar 2.909 Ha, sedangkan pada tahun 2015 luas panen palawija sebesar 1.282 Ha. Mengalami Peningkatan dilihat dari tahun sebelumnya.

  • Kelautan dan Perikanan

Dalam pengembangan sektor perikanan setidaknya ada empat potensi yang patut dipertimbangkan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan dengan skala industri, yaitu: (1) industri perikanan, (2) industri pariwisata, (3) industri perkapalan dan (4) industri pertambangan.

Jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kaur pada tahun 2016 sebanyak 3.362,00 Ton mengalami peningkatan sebesar 4,66% dari produksi tahun 2015 sebanyak 3.212,30 Ton.

Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kaur pada tahun 2016 sebanyak 3.260,80 Ton, meningkat sebesar 8,22% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai jumlah produksi sebanyak 3.013,24 Ton.

  • Peternakan

Data populasi hewan ternak di Kabupaten Kaur yang tercatat tahun 2016 adalah Sapi sebanyak 18.941 ekor, kerbau sebanyak 7.277 ekor, kambing sebanyak 13.320 ekor  dan domba sebanyak 275 ekor, bebek/itik sebanyak 27.017, ayam sebanyak 75.841

  • Perkebunan

Produk perkebunan rakyat di Kabupaten Kaur yang paling diminati masyaakat terdiri dari komuditas kelapa sawit dengan luas lahan 8.303 dengan produksi 18.326,00 ton, kopi dengan luas lahan 9.572 karet dengan , 5.767,00 ton, kakao dengan luas lahan 2.599.ha dengan produksi 2.468,00 ton, Kelapa dalam dengan luas lahan 2.144 dengan produksi 3.738,00 ton, ,cengkeh dengan luas lahan 1.214 ha. Dengan produksi 356,00 ton

  • Kehutanan

Kabupaten Kaur memiliki kawasan hutan keseluruhan luasnya mencapai 144.794,30 Ha. Kawasan hutan produksi Kabupaten Kaur sebelumnya memiliki potensi yang sangat besar untuk jenis-jenis kayu meranti, namun pada saat ini sudah tidak berproduksi lagi. Selain itu kondisi strategis yang ada terkait sektor kehutanan di Kabupaten Kaur adalah adanya kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas ± 66.483,10 Ha atau sekitar 45,92% dari luas kawasan hutan yang ada. Hutan lindung luas lahan sebesar 44.593,40, hutan produksi terbatas 31.570.60 ha, Hutan produksi 2.069.40 ha dan hutan wisata 77.80 ha.

  • Pariwisata

Salah satu objek wisata yang memiliki potensi untuk dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara adalah Pantai Wayhawang yang memiliki ombak besar untuk olahraga selancar. Objek-objek wisata lain yang ada di Kabupaten Kaur antara lain wisata cagar budaya, wisata alam, dan wisata bahari seperti Pantai Linau dan Pantai Laguna.

  • Bahan Galian

Potensi bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kaur  terdapat  di kecamatan Muara Sahung, Kaur Tengah, Lungkang Kule, Padang Guci Hulu, Kaur Utara, Luas, Kaur Tengah, Tetap, Kaur Selatan berupa Emas dan perak , Kecamatan Semidang Gumay, Kaur Tengah, Tetap, Kaur Selatan, Maje, Nasal berupa Pasir Besi.

  • Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kaur Tahun berdasarkan harga berlaku sebesar 2.345.764,0 dan harga konstan sebesar 1.855.427.6 per 17 sektor penyusun PDRB.

 

 

BAB II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Tahun 2016 adalah masa transisi dimana masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kaur periode 2011 -2016 berakhir pada tanggal  21 Mei 2016. Selanjutnya, bupati terpilih Gusril Pausi, S.Sos dan Wakil Bupati  Hj. Yulis Suti Sutri  tetap melanjutkan arah pembangunan dengan mendasarkan pada Rencana Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016. Pada ahir tahun 2016 bupati terpilih Gusril Pausi, S.Sos dan Wakil Bupati Hj. Yulis Suti Sutri telah menyusun Rencana Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016 tanggal 2 November 2016.

Rumusan Visi tahun 2011-2016 sebagai berikut: Kabupaten Kaur Maju Dan Sejahtera Berbasiskan Keunggulan Sumberdaya Manusia Dan Ekonomi Lokal. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan. Sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kabupaten Kaur dirumuskan sebagai berikut: Misi Pertama: Mewujudkan Pemerataan, Kualitas dan Relevansi Pelayanan Pendidikan. Misi Kedua: Memperluas dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. Misi Ketiga: Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur secara Terintegrasi. Misi Keempat: Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Sumber Daya Lokal. Misi Kelima: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan yang Baik. Misi Keenam: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

B. PRIORITAS DAERAH

Mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan serta berdasarkan arah kebijakan daerah dan strategi pembangunan yang dilaksanakan, langkah-langkah priroritas daerah yang akan ditempuh dijabarkan di dalam program pembangunan dan kegiatan pokok sebagai berikut :

  1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
  2. Peningkatan Aksesbilitas dan Infrastruktur Dasar (sumber daya air, transportasi, informasi dan telekomunikasi, perumahan dan pemukiman).
  3. Peningkatan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Lokal.

Prioritas pembangunan ini berfokus pada upaya-upaya sebagai berikut :

  • Pertanian dan Peternakan
  • Kelautan dan Perikanan
  • Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral
  • Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  • Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  • Ketahanan Pangan
  1. Reformasi Birokrasi

Prioritas pembangunan ini berfokus pada upaya-upaya sebagai berikut :

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Pertanahan

  1. Pembangunan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini berfokus pada upaya-upaya dalam bidang Perencanaan Pembangunan,Penataan Ruang,Lingkungan Hidup.

C. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2016-2021

Visi pembangunan daerah untuk tahun 2016 – 2021 adalah “KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”, Visi Pembangunan Kabupaten Kaur ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Kaur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Kaur sebagai kabupaten yang mandiri dan sejahtera, dalam kerangka tujuan jangka panjang Kaur. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

  • MANDIRI Berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan daerah lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah.
  • SEJAHTERA Mengandung arti terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat melalui peningkatan pembangunan ekonomi, peningkatan IPM yang berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, IPTEK, dan kebudayaan daerah.

Misi KAUR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

  1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.
  2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas pada wilayah-wilayah pedesaan secara seimbang, selaras dan serasi.
  3. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, agamis dan beradab.
  4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, unggul dan berdaya saing.
  5. Mengembangkan perekonomian daerah melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis agrobisnis dan maritim melalui pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan pertambangan yang berorientasi ekonomi kerakyatan.

 

 

BAB III. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  DAERAH URUSAN  DESENTRALISASI

A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.

Pelaksanaan urusan wajib mendapat Anggaran belanja sebesar Rp. 891.679.525308,93 dengan realisasi anggaran Rp. 817.671.100.401,00 atau sebesar 91,70%  dan Pelaksanaan Urusan pilihan mendapat anggaran belanja sebesar Rp. 75.418.400.332,84  dengan realisasi belanja sebesar Rp. 72.932.674.258,00 atau sebesar 96,70%. Urusan Wajib dan urusan   pilihan tersebut  sudah termasuk Anggaran Belanja Total Anggaran belanja  urusan wajib dan pilihan tahun 2016 sebesar Rp 967.097.925.641,77 dan realisasinya sebesar Rp. 890.603.774.659,00 atau sebesar 92.02%.

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan wajib adalah urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara perubahannya terdiri dari urusan:

1. PENDIDIKAN

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Urusan Pendidikan, sebagai berikut :

  • Program Pendidikan Anak Usia Dini
  • Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
  • Program Pendidikan Menengah
  • Program Pendidikan Luar Biasa, melalui kegiatan Operasional Sekolah Luar Biasa
  • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
  • Program Peningkatan Sumber Daya Manusia
  • Program Pengembangan Sekolah Berasrama

b. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam Urusan Pendidikan terlihat dari pencapaian indikator-indikator SPM, sebagai berikut :

  • Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 38,75%, yang merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebanyak 544 orang dengan Jumlah anak usia 3-6 tahun sebanyak 65.66 orang.
  • Penduduk yang berusia ≥15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 91,64% yang merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat baca tulis sebanyak 881 orang dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 94.811 orang.
  • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 99,15% yang merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A sebanyak 462 orang dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn sebanyak 13.577 orang.
  • Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 80,77% yang merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 230 orang dengan Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn sebanyak 5.237 orang.
  • Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 79,31% yang merupakan perbandingan antara Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C sebanyak 407 orang dengan Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn sebanyak 4.296 orang.
  • Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,00% yang merupakan perbandingan antara Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD/MI sebanyak 0 orang dengan Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 963 orang.
  • Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,00% yang merupakan perbandingan antara Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs sebanyak 0 orang dengan Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 610 orang.
  • Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA sebesar 0,00% yang merupakan perbandingan antara Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 0 orang dengan Jumlah siswa pada  jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 243 orang.
  • Angka Kelulusan (AL) SD/MI sebesar 100% yang merupakan perbandingan antara Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 413 orang dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI  pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.413 orang.
  • Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs sebesar 99,90% yang merupakan perbandingan antara Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 006 orang dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs  pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.008 orang.
  • Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA sebesar 98,52% yang merupakan perbandingan antara Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 1.261 orang dengan Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA  pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 280 orang.
  • Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100% yang merupakan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 413 orang dengan Jumlah  lulusan pada jenjang SD/MI  tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.413 orang.
  • Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 100% yang merupakan perbandingan antara Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 006 orang dengan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs  tahun ajaran sebelumnya sebanyak 2.006 orang.
  • Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 74,77% yang merupakan perbandingan antara Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.591 orang dengan Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 128 orang.

c. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang menyelenggarakan Urusan Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 217.400.147.962,91 dengan realisasi sebesar Rp 184.741.993.601,00 atau sebesar 84,98%.

2. KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kaur dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

  • Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  • Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  • Program Pengembangan Obat Asli Indonesia dengan Kegiatan Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Alam Indonesia, pengembangan system dan layanan informasi terpadu.
  • Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Mayarakat.
  • Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
  • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan yang dilaksanakan Penyusunan SMP (Standar Playanan Minimal Kesehatan), pembangunan dan pemutahiran data
  • Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
  • Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak
  • Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelacakan Penelitian Kematian Neonatus, Bayi dan Balita TK Kabupaten Program penyuluhan kesehatan anak balita, program rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita,

Sementara itu program dan kegiatan rutin kantor yang menunjang pelaksanaan Urusan Kesehatan, sebagai berikut :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur,
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan,

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

  • Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dengan kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
  • Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
  • Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata,
  • Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
  • Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan,
  • Program dan kegiatan rutin kantor yang mendukung Urusan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Kaur, yaitu :
  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan,

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terkait dengan Urusan Kesehatan, sebagai berikut :

  • Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 100% yang merupakan perbandingan antara jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 292 dengan jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yang sama sebanyak 292 dikalikan 100%.
  • Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 93,43%, yang merupakan perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 2.416 orang dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 2.586
  • Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 85,13%, yang merupakan perbandingan antara jumlah Desa/Kelurahan UCI sebanyak 166 desa/kelurahan dengan jumlah Seluruh Desa/Kelurahan 195 desa/kelurahan.
  • Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sebesar 100%, yang merupakan perbandingan antara Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan Dasar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 3 balita gizi buruk dengan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama sebanyak 3 balita gizi buruk.
  • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 14,81% yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 tahun sebanyak 72 orang dengan jumlah  perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama sebanyak 486
  • Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100% yang merupakan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja  selama 1 thn sebanyak 34 orang dengan Jumlah penderita DBD  yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu  yang sama sebanyak 34
  • Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 21% yang merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 sebanyak 3.861 dengan Jumlah seluruh miskin di Kab/Kota sebanyak 62.128
  • Cakupan kunjungan bayi sebesar 75% yang merupakan perbandingan antara jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada Kurun waktu tertentu sebanyak 2,410 dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 2.416

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, Urusan Kesehatan di Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.409.154.754,78 dengan realisasi sebesar Rp 121.373.373.117.283,00 atau 82,90 %, dengan rincian sebagai berikut:

No Nama SKPD Anggaran Realisasi %
1 Dinas Kesehatan 96.189.140.024.78 78.854.705.127,00 81,98
2 RSUD 49,969.464.730,00 46.707.502.941,00 90,95
Jumlah      146,158,604,754.78

 

 

125,562,208,068.00

 

85,91

 

3. LINGKUNGAN HIDUP

  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan Urusan Lingkungan Hidup, dalam tahun 2016 sebagai berikut :

  • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  • Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
  • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
  • Program Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Program dan kegiatan yang bersifat rutin kantor dan menunjang Urusan Lingkungan Hidup, yaitu :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  • Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
  • Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, urusan wajib Lingkungan Hidup mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.201.962.787,53 dengan realisasi sebesar Rp 11.794.134.991,00 atau sebesar 96,66%.

 

4. PEKERJAAN UMUM

  1. Program dan Kegiatan
  • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
  • Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
  • Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
  • Program Pengendalian Banjir
  • Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
  • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Sedangkan Pelaksanaan kegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan dalam tahun 2016 yang mendukung urusan Pekerjaan Umum meliputi :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, urusan pekerjaan umum mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.226.308.388,65 dengan realisasi  Rp. 130.986.209.825,00 atau sebesar 98,32%.

 

5. TATA RUANG

  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan Urusan Tata Ruang di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2016 adalah:

  1. Progam Pengembangan Data/Informasi,
  2. Progam Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah,
  3. Program Perencanaan Tata Ruang

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, urusan wajib tata ruang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.360.000,00  dengan realisasi sebesar Rp. 101.362.800,00 atau sebesar 22,66%.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

  1. Program dan Kegiatan
  1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
  2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menegah dan Besar
  3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
  5. Program Perencanaan Sosial Budaya
  6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
  7. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
  8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, Bappeda Kabupaten Kaur untuk urusan perencanaan pembangunan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.104.803.036,31 dengan realisasi sebesar Rp. 11.082.076.597,00 atau 91,55%.

7. PERUMAHAN

  1. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan di Kabupaten Kaur pada Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

  • Perencanaan pengembangan wilayah starategis cepat tumbuh
  • Pembangunan Seluran drainase gorong-gorong
  • Pengembangan dan Kinerja Pengelolahan Air Minum dan Air Limbah
  • Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, alokasi anggaran untuk urusan perumahan sebesar Rp 991.464.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 979.181.443,00 atau 98,76%.

8. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

  1. Program dan Kegiatan
  • Program peningkatan peran serta kepemudaan.
  • Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  • Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Indsutri
  • Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
  • Program Pendidikan Non Formal.
  • Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, urusan kepemudaan dan olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.727.253.000,00  dengan realisasi sebesar Rp. 1.718.449.000,00 atau sebesar 99,49%.

9. PENANAMAN MODAL

  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan utama yang mendukung Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

  • Program Kerjasama Pembangunan,
  • Program Peningakatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
  • Program Penyiapan Potensi sumberdaya, Sarana dan prasarana
  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kaur untuk Urusan Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.  690.591.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 673.196.300,00 atau sebesar 97,48%.

10. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Koperasi dan UKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kaur.

  1. Realisasi Program dan Kegiatan
    • Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuangan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
    • Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah
    • Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduksif

2. Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk Urusan Koperasi dan UKM tahun 2016, mendapatkan alokasi anggaran sebesar 1.453.471.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.338.009.289,00 atau 92,06% dari alokasi anggaran.

  1. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan dalam tahun 2016 adalah melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan

  • Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu;
  • Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK
  • Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
  • Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan Sipil;
  • Pengembangan data base kependudukan ;
  • Sosialisasi kebijakan kependudukan;
  • Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
  • Pembuatan E-KTP dan KK;
  • Pelayanan Akte Catatan Sipil;
  • Penyusunan Laporan SPM Semester Pertama;

b. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.527.688.182,69 dengan realisasi sebesar Rp 3.374.944.981,00 atau 95,67% dari anggaran tersedia.

  1. kETENAGAKERJAAN

Urusan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib  yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur. Di samping melaksanakan urusan ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur juga melakukan urusan wajib bidang sosial dan urusan pilihan bidang transmigrasi.

  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur dalam urusan Ketenagakerjaan yaitu :

  • Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  • Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyebar luasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
  1. Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk urusan Ketenagakerjaan, pada tahun 2016 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.606.598.167,64  dengan realisasi sebesar Rp 7.333.463.614,00 atau 96,41%.

  1. KETAHANAN PANGAN

Urusan Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada Tahun Anggaran 2016. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Kaur melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan ketahanan pangan dalam tahun 2016, yaitu:

  • Program Peningkatan Badan Ketahanan Pangan

Sementara program dan kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

  1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
  2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur.
  3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
  4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
  5. Program Perencanaan Target Kinerja/ Capaian Kinerja dan Keuangan.
    1. Alokasi dan realisasi anggaran

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi Pada tahun 2016 anggaran sebesar Rp 11.978.359.727,00  dengan realisasi sebesar Rp 11.153.085,830,00 atau  93.11% dari alokasi anggaran.

  1. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2016 antara lain :

  • Penguatan Kelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Anak
  • Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
  • Program Keserasian Anak dan Perempuan
  1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaur untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.764.660.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 738.600.250.00 atau sebesar 96,59%.

  1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang terkait dengan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana, berupa:

  • Program Keluarga Berencana
  • Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
  1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dalam tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.355.011.521.00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.912.985.820,00  atau sebesar 93,04%.

  1. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan wajib perhubungan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur mempunyai tanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sehingga transportasi di Kabupaten Kaur maju (modern) serta lancar. Perwujudan tanggung jawab tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada tahun 2016 antara lain :

  1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  2. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Kegiatan lainnya yang mendukung urusan perhubungan berupa program dan kegiatan rutin kantor yang meliputi ;

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  3. Peningkatan disiplin aparatur
  4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  6. Program perencanaan kinerja dan keuangan.
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk Urusan Perhubungan, dalam tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar 7.606.598.167,64 dengan realisasi sebesar Rp 7.333.463.614,00 atau sebesar 96,41%.

  1. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016

  • Program Pengembangan komunikasi dan Informasi dan media masa,
  • Program kerja sama informasi dan media masa
  1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk urusan Komunikasi dan Informatika, dalam tahun 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kaur alokasi dana 2.290.535.500,00  dengan realisasi Rp. 2.220.426.594,00  atau 96,94%.

118. PERTANAHAN
  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan utama yang mendukung Urusan Pertanahan di Kabupaten Kaur adalah Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan tahun 2016 yang dilaksanakan sebagai berikut :

  • Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk urusan Pertanahan, dalam tahun 2016 Bagian Tata Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.030.896.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 981.894.560,00 atau sebesar 95,25%.

  1. Kesatuan Bangsa dan Politik DALAM nEGERI
  2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Kaur pada tahun anggaran 2016 adalah:

  • Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
  • Program pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal,
  • Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
  • Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.
  • Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
  • Program Pendidikan Politik Masyarakat
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik, dalam tahun 2016, Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.952.916.263.60 dengan realisasi sebesar Rp. 15.201.862.266,00 atau 95,29% dari alokasi anggaran.

 

20. OTONOMI DAERAH, Pemerintahan Umum, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

  • Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
  • Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

BAGIAN HUKUM

  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
  • Program Penataan Peraturan Perundang-undangan,

BAGIAN EKONOMI

  1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah
  3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  4. Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  5. Program Peningkatan Pelaksanaan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan Dan Desa

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
  • Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Perencanaan Kinerja dan Keuangan
  • Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
  • Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

BAGIAN KESRA 

  • Program Pemberdayaan Pakir Miskin,
  • Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
  • Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Beragama,

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program perencanaan kinerja dan keungan
  • Program Penataan Daerah Otonomi Baru
  • Program pembinaan dan penggembangan aparatur

 

BAGIAN PEMBANGUNAN 

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan,

SEKRETARIAT DPRD

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

DPPKAD

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
  • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
  • Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota,

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
  • Program Perencanaan Kenerja Keuangan
  • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  • Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan
  • Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan,
  • Program Peningkatan Pendidikan dan pelatihan Aparatur
  • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BADAN NARKOTIKA

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  • Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  • Program perencanaan target kinerja atau capaian kinerja atau keuangan.
  • Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan narkoba,
  • Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program perencanaan target kinerja/capaian kinerja dan keuangan
  • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam,
  • Program Penanganan Tanggap Darurat,
  • Program Penanganan Pasca Bencana,

INSPEKTORAT

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capayan Kinerja dan Keuangan.
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan.
  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
  • Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
  • Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan,
  • Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduaan Masyarakat,

SATPOL PP dan LINMAS

Dengan Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016 terkait program ini adalah kegiatan rutin perkantoran.

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya,
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, melalui kegiatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal,
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
  • Program Perencanaan Target Kinerja dan Capaian Kinerja,
  • Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan,
  • Pembeliharaan Kantrantibmas Pencegahan tindak kriminal yang dilaksnakan
  • Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Satpol PP yang dilaksanakan

BADAN PELAKSANAAN PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K)

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
  4. Program peningkatan Sumber Daya Aparatur.
  5. Perencanaan target kinerja/Capain Kinerja dan Keungan.
  6. Program Peningkatan Badan Ketahanan Pangan
  7. Program peningkatan Kesejahteraan Petani
  8. Program peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/perkebunan
  9. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian /perkebunan
  10. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
  11. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan,
  12. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan hukum dalam pendayaguaan sumberdaya laut

PENYELENGGARAAN KECAMATAN:

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan, Pelaksanaan, Kelembagaan Pemerintah Kecamatan dan Desa,
  1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp Rp. 300.011.973.669,12 dengan realisasi sebesar Rp. 287.757.393.295,00 atau  95,92%.

 

  1. PEMBERDAYAAN masyarakat dan desa
  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada BPMDP-KB yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016 yaitu :

  • Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangung Desa
  • Program peningkatan kualitas kelembagaan,
  • Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  • Program Pemberdayaan dan Kesejataraan Keluarga,
  • Program penataan peraturan perundang-undangan
  • Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
  • Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
  • Pembinaan dan Fasilitasi pengelolahan keuangan Desa
  1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 764.660.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 738.600.250,00 atau sebesar 96,59%.

22.Sosial

  1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan Urusan Sosial tahun anggaran 2016 yaitu :

  • Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT), Masalah Kesejahtraan Sosial ( PMKS) Lainnya
  • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,
  • Program Pembinaan para penyandang cacat dan Trauma,
  • Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  • Program Pengelolaan Areal Pemakaman
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk urusan sosial dalam tahun 2016, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar            Rp 5.333.119.185,05 dengan realisasi sebesar Rp 4.808.764.352,00 atau 90,17%.

 

  1. URUSAN KEBUDAYAAN
  2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur pada tahun 2016, yaitu:
  • Program Pengembangan Nilai Budaya,
  • Program Pengelolaan Keragaman Budaya,
    1. Alokasi dan realisasi anggaran

Urusan Kebudayaan pada tahun 2016 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dengan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.133.271.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.082.173.000,00 atau 95,49% dari alokasi anggaran.

24. STATISTIK
  1. Program dan Kegiatan

Program Urusan Statistik  pada tahun 2016 adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, :

 

 

  1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk urusan statistik, dalam tahun 2016, BAPPEDA Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 603.901.100,00 dengan realisasi sebesar Rp.585.865.450,00 atau sebesar 97,01%.

 

25.KEARSIPAN

  • Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan Urusan Kearsipan pada tahun 2016, belum terakomodir secara khusus dalam alokasi anggaran pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kaur, namun fungsinya tetap dilaksanakan.

  • Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016 untuk urusan kearsipan, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 170.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 165.004.000 atau 96,66%.

  1. PERPUSTAKAAN
  1. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016, program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Kaur yang terkait dengan Urusan Perpustakaan adalah Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Program lain yang dilaksankan berupa program rutin yang meliputi :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Perencanaan target kinerja/capain target kenerja dan keuangan
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Dalam tahun 2016, Urusan Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1.528.637.385,45 dengan realisasi sebesar Rp 1.452.250.094,00 atau 95,00% dari alokasi anggaran.

 

  1. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Urusan Pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

  1. URUSAN Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur pada tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut:

  1. Program dan Kegiatan

program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu:

  1. Terciptanya Aparatur yang berdedikasi tinggi dalam menerapkan pelayanan prima dalam bidang kelautan dan perikanan;
  2. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana Aparatur dalam pengembangan Sumberdaya kelautan dan perikanan;
  3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia penyuluh dan pendamping perikanan;
  4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
  5. Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan;
  6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP);
  7. Pengembangan Budidaya Perikanan;
  8. Pengembangan Perikanan Tangkap;
  9. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan;
  10. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
    1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tingkat pencapaian SPM di bidang kelautan dan perikanan meliputi:

  • Produksi perikanan dalam tahun 2016 sebesar 19%, yaitu perbandingan antara jumlah produksi ikan sebanyak 3.362,00 Ton dari target produksi ikan daerah tahun 2016 sebanyak 7.125,00 Ton.
  • Konsumsi ikan tahun 2016 mencapai 93,21%, yaitu jumlah konsumsi ikan 20 Kg per kapita dan target konsumsi ikan daerah tahun 2016 sebanyak 2.918 Kg per kapita.
    1. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.737.371.928,29 dengan realisasi sebesar Rp. 10.307.462.125,00 atau 97,07% dari alokasi anggaran.

  1. urusan pertanian
    1. Program dan Kegiatan

program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu:

  • Program Pelayanan administrasi perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan,
  • Pengembangan Obat Asli indonesia
  • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan,
  • Program peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan.
  • Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,
  • Program peningkatan produksi hasil peternakan,
  • Program Peningkatan Pemasaran /hasil Produksi Peternakan
  • Peningkatan Penerapan teknologi Perternakan
  1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tingkat pencapaian SPM di bidang pertanian meliputi:

  • Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 374,96 %. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 729,00 Ton dibagi luas area tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya seluas 14.535,00 Ha.
  • Kontribusi PDRB sektor pertanian sebesar 31,30%. Jumlah tersebut diperoleh dari kontribusi sektor pertanian sebesar Rp 734.175,20 dibagi total PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 345.764,00
  1. Alokasi dan realisasi anggaran

Pada tahun 2016, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.525.003.379,00 dengan realisasi sebesar                    Rp. 26.213.995.854,00 atau 98,83% dari alokasi anggaran.

  1. URUSAN Kehutanan
    1. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016, sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan di bidang kehutanan dan ESDM. Sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur pada tahun 2016, dengan uraian sebagai berikut:

  • Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
  • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya
  • Program Pembinaan dan penertipan industri hasil hutan,
  1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tingkat pencapaian SPM di bidang Kehutanan meliputi:

  • Rehabilitasi hutan dan lahan kritis tercapai sebesar 2,49%

Dengan penjelasan sebagai berikut: Luas Hutan dan Lahan Kritis  yang direhabilitasi sebanyak 1.050,00 Ha, total luas Hutan dan Lahan Kritis sebanyak 42.098,00 Ha.

  • Kerusakan kawasan hutan sebesar 29,07% Dengan penjelasan sebagai berikut: Luas Kerusakan Kawasan Hutan seluas098,00 Ha dari Luas Kawasan Hutan seluas 144.794,30 Ha.
  1. Alokasi dan realisasi anggaran

Pada tahun 2016, Dinas Kehutanan, Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran untuk urusan Kehutanan sebesar Rp. 12.372.590.596,90  dengan realisasi sebesar Rp 11.783.038.394,00 atau 95.24%.

  1. URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
    1. Program dan Kegiatan
  • Program pelayanan administrasi perkantoran
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  Capaian Kinerja Keuangan
  • Program Perencanaan Target Kinerja /Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
  • Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
    1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  • Luas penambangan liar yang diterbitkan sebesar 100% atau 12,10 Ha dengan Luas area penambangan yang liar 12,10 Ha
  • Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 4,15% yaitu kontribusi sektor pertambangan sebesar Rp 375,70 terhadap total PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 2.345.764,00
  1. Alokasi dan realisasi anggaran

Pada tahun 2016, urusan Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi anggaran Rp 4.023.489.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.910.473.099,00 atau 97.20%.

  1. URUSAN PARIWISATA
  2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Industri Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur berkaitan dengan urusan pariwisata pada tahun 2016, yaitu:

  1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
  2. Program Pengembangan Destinasi dilaksanakan
  3. Program Pengembangan Kemitraan, dengan kegiatan:
    1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database.
    2. Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata
  4. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tingkat pencapaian SPM di Bidang Pariwisata pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

  • Jumlah kunjungan wisata per tahun sebanyak 26.000 Orang.
  • Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 8,54%, dimana kontribusi sektor pariwisata sebesar Rp 258,00 dari total PDRB Kabupaten Kaur sebesar Rp 2.345.764,00
  1. Alokasi dan realisasi anggaran

Pada tahun 2016, Urusan Pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.688.381.775,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.598.069.482,00 atau 97,55% dari alokasi anggaran.

  1. Urusan INdustri

Urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan wajib, sedangkan  urusan industri dan urusan perdagangan merupakan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kaur.

  1. Program dan Kegiatan

program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu:

  1. Program Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi.
  2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,
  3. Program peningkatan kemampuan teknologi industri,
  4. Program penataan struktur industri
  1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tingkat pencapaian SPM di bidang industri, pada tahun 2016 meliputi:

  • Kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 3,31%. Dimana kontribusi sektor industri menyumbang sebesar Rp 713.50 dari total PDRB kabupaten Kaur sebesar Rp 2.345.764,00 menurut PDRB harga berlaku (KDA Tahun 2015).
  • Pertumbuhan industri sebesar 9,18%, dimana jumlah pertumbuhan industri sebanyak 18, jumlah industri sampai tahun 2016 sebanyak 196.
  • Alokasi dan realisasi anggaran

Pada tahun 2016, Urusan Industri mendapatkan alokasi anggaran  sebesar  Rp 6.509.756.837,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.236.210.440,00 atau 95,80%.

  1. URUSAN PERDAGANGAN
    1. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016, sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan di bidang Perdagangan adalah:

  • Peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Kaur;
  • Tercapainya tingkat kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Kabupaten Kaur.

Sasaran tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2016, yaitu:

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  • Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan,
  • Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
    1. Alokasi dan realisasi anggaran

Pada tahun 2016, Urusan Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran  sebesar  Rp. 10.862.914.816,65 dengan realisasi sebesar Rp. 10.521.924.157,00 atau 96,86%.

  1. URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Transmigrasi merupakan salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur pada tahun 2016. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan urusan ini adalah sebagai berikut

  1. Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur Tahun 2016 dalam urusan Transmigrasi yaitu :

  • Pengembangan Wilayah Transmigrasi,
  • Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis dan Cepat Tumbuh
  • Program Transmigrasi Lokal

Sementara itu program dan kegiatan rutin penunjang urusan di atas yaitu:

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  • Program Perencanaan Target Kinerja/Capaian Kinerja dan Keuangan
    1. Alokasi dan realisasi anggaran

Untuk urusan Transmigrasi, pada tahun 2016, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar dengan Rp. 698.892.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 361.500.707,00 atau 51,72%.

  1. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Capaian Kinerja Tataran Pengambil Kebijakan yaitu capaian atas kinerja Bupati Kaur dan DPRD pada Tahun 2016. Aspek kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh Bupati Kaur dan DPRD Kabupaten Kaur meliputi 13 aspek yang terdiri dari:

  1. Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah.

Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah yaitu:

Aspek ketentraman dan ketertiban umum daerah mencakup 5 fokus, yaitu:

  • Peraturan tentang ketertiban penataan ruang, dengan kondisi sebagai berikut :
  1. Pemerintah Kabupaten Kaur telah memiliki PERDA yang terkait dengan IMB, yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 Tanggal 28 Mei 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
  2. Rasio Rumah ber-IMB sebesar 1,08% dengan jumlah rumah yang telah memiliki IMB sebanyak 311 rumah dari jumlah rumah seluruhnya sebanyak 811 rumah.
  3. Pemerintah Kabupaten Kaur telah memiliki PERDA yang terkait dengan RTRW, yaitu Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tanggal 27 September 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032.
    • Peraturan tentang kependudukan, yang meliputi :

Peraturan yang terkait dengan kependudukan antara lain Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Admninistrasi Kependudukan, yang mengatur:

  1. Pengurusan KTP dilakukan mengikuti UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk.
  2. Biaya KTP dalam tahun 2016 tidak dipungut biaya (Gratis) sesuai dengan PERDA Nomor 01 Tahun 2014.
    • Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum), yang tercermin dari rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk sebesar 1,67 per 10.000 penduduk dengan jumlah personil Satpol PP sebanyak 27 personil.
    • Kebijakan bidang PSK dan PKL ditunjukkan dengan adanya PERDA tentang PSK dan PKL, yaitu PERDA No. 2 Tahun 2009 tentang Larangan Pelacuran.
    • Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten dengan telah diterbitkannya peraturan tentang kebersihan yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  3. Aspek efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

    Aspek efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

  • Produk peraturan perundang-undangan dengan indikator PERDA yang ditetapkan. Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016 sebanyak 8
  • RAPERDA yang diajukan tahun berjalan, dengan capaian indikator RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 sebesar 42,11%, dari 19 RAPERDA yang diusulkan dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) Tahun 2016 sebanyak 8 RAPERDA telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Kaur.
  1. Aspek efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan Keputusan.

Fokus yang terkait dengan aspek ini yaitu Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD, yang indikatornya berupa keputusan DPRD yang  ditindaklanjuti oleh DPRD sebesar 100% dari 7 Keputusan dalam Tahun 2016, sebanyak 7 Keputusan yang ditindaklanjuti.

  1. Aspek efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.

Aspek ini dijabarkan dalam fokus berikut :

  • Tindak lanjut Keputusan Bupati, dengan indikator Keputusan Bupati yang ditindak lanjuti yang pencapaiannya sebesar 100,00% atau seluruhnya telah ditindak lanjuti sebanyak 634 Keputusan Bupati.
  • Tindak lanjut Peraturan Bupati, dengan indikator Peraturan Bupati yang ditindak lanjuti yang capaiannya sebesar 100,00% atau seluruhnya telah ditindak lanjuti sebanyak 31 Peraturan Bupati.
  1. Aspek ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Perundang-undangan.

Pencapaian aspek ini ditunjukkan dengan tidak adanya PERDA yang dibatalkan oleh Pemerintah.

  1. Aspek intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah.

Aspek ini dilakukan melalui :

  • PERDA tentang Konsultasi Publik belum diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, namun dalam rangka penyusunan PERDA konsultasi publik dilakukan dengan pelaksanaan konsultasi publik dengan DPRD.
  • Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik berupa:
  1. kaurkab.go.id
  2. kaurkab.go.id
  3. kaurkab.go.id
  4. kptsp-kabkaur.com
  5. Majalah Info Pusaka
  1. Aspek transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil.
    • Serapan dana perimbangan ditunjukkan dengan penyerapan dana perimbangan tahun 2016 sebesar 92,82%, dengan jumlah dana perimbangan yang terserap sebesar Rp. 669.635.001.395,00 dari jumlah dana perimbangan sebesar Rp. 721.463.252.900,00
    • Alokasi Belanja Publik pada APBD sebesar 151,64%, dengan jumlah Belanja Publik sebesar Rp.635.001.395,00  dari jumlah alokasi  belanja dalam APBD dari DAU sebesar Rp. 441.587.141.000,00
    • Alokasi Belanja langsung pada APBD sebesar 31,04 %, dengan jumlah belanja langsung APBD sebesar Rp.147.858.480,00 dari jumlah belanja APBD 2016 sebesar Rp. 967.097.925.641,77
  2. Aspek intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah.

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan dengan besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD sebesar 102,42%, dengan jumlah PAD dalam APBD sebesar Rp. 33.555.206.072,43 dari jumlah total realisai pendapatan dalam APBD sebesar Rp.  34.366.107.724,16

  1. Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD.

Fokus yang terkait dengan Aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD, sebagai berikut :

  • Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) tercermin dari Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 adalah dengan Opini Wajar Tanpa Sedangkan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 adalah dengan opini Wajar Dengan Pengecualian
  • Besaran SILPA ditunjukkan dengan indikator Rasio SILPA terhadap total pendapatan sebesar 112,82 %, dengan Besaran SILPA sebesar 38.773.181.669,34 dari Jumlah pendapatan sebesar Rp.  34.366.107.724,16
  • Proporsi belanja ditunjukkan dengan indikator proporsi belanja terhadap jumlah belanja APBD sebesar 91,72% dengan Jumlah realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp.603.774.659,00 dari Jumlah anggaran belanja dalam APBD tahun 2016 sebesar Rp. 967.097.925.641,77
  • Pengawasan Inspektorat Kabupaten dengan indikatornya Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebanyak 80 temuan dari 80 temuan BPK RI tahun 2016 (100,00%).
  1. Aspek pengelolaan potensi daerah.

Fokus yang terkait dengan aspek pengelolaan potensi daerah, sebagai berikut:

  • Peta potensi daerah dengan indikator kinerja berupa Rasio realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD sebesar 102,42% dengan jumlah realisasi PAD 2016 sebesar Rp. 34.366.107.724,16 dibandingkan dengan Jumlah potensi PAD sebesar Rp.555.206.072,43
  • Peningkatan PAD yang ditunjukkan dengan indikator peningkatan PAD terhadap PAD tahun sebelumnya, yang mengalami kenaikan sebesar 19,61 % atau sebanyak Rp. 578.267.691,28 dengan jumlah realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp.34.366.107.724,16 sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 28.443.766.583,88
  1. Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Aspek terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi fokus sebagai berikut :

  • Penghargaan, terdapat 2 (dua) Penghargaan yang diterima dalam tahun 2016, yaitu:
  1. Penghargaan terhadap Program Jamkesda yang telah integrasi dengan BPJS Kesehatan, pada tanggal 21 November 2016.
  2. Menteri Keuangan RI : Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2016

Daya saing daerah, ditunjukkan dengan jumlah persetujuan Izin investasi dalam Tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur.

 

BAB IV. TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Kaur telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat, melalui beberapa departemen teknis yang langsung ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 100 yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan, serta pengawasan dan pemeriksaannya.

Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Kaur telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dari tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui instansi pemberi tugas pembantuan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana kegiatan, serta program-program tugas pembantuan sebagai berikut:

  1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  • Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam Bidang Pertanian, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur dengan Anggaran sebesar Rp. 4.804.424.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 3.854.770.000,00 atau sebesar 80,00% melalui  Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan  yang diwujudkan dalam Kegiatan Sekolah Lapangan Pengolahan Tanaman Terpadu dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman hortikultura berkelanjutan dalam kegiatan Sekolah Lapangan GAP.

Selain itu, di Bidang Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian juga menyalurkan Tugas Pembantuan kepada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur  melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 436.420.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 426.625.000,00 atau sebesar 98,00%.

  • Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur dengan Anggaran sebesar Rp 2.316.319.000,00 dan telah terealisir sebesar   Rp 2.299.576.000,00 atau sebesar 99,00% yaitu :

  1. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPMKT) dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen P2Mkt sebesar Rp 191.347.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 191.347.000,00 atau sebesar 100 %.
  • Bidang Informasi

Dalam Bidang Informasi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Informasi memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaur dengan anggaran sebesar Rp 949.753.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 945.929.000,00 atau 99,60 % melalui Program Rambu-rambu Palang, marka jalan, pagar pengaman jalan, paku marka jalan, delineator, cermin tikungan dengan kegiatan Pembuatan Rambu-rambu Palang, marka jalan, pagar pengaman jalan, paku marka jalan, delineator, cermin tikungan.

 

BAB V.TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Tugas umum pemerintahan meliputi beberapa kegiatan yaitu kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

  1. Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 363 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  Daerah dapat  mengadakan  kerja  sama  yang  didasarkan  pada pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik serta saling menguntungkan.

Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kaur telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, diantaranya :

  1. Mitra yang bekerja sama
  1. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu;
  3. Universitas Pendidikan Indonesia;
  4. Fakultas Kedokteran UGM;
  5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur;
  6. Bank Bengkulu;
  7. Rektor Universitas Gadjah Mada;
  8. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri RI;
  9. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI);
  10. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  11. BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu; dan
  12. Dirjen Perbendaharaan Bengkulu Kementerian Keuangan RI.
  13. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    1. Bidang Kerja Sama
  14. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencakup bidang pemberian asistensi atas pemanfaatan anggaran daerah, sistem manajemen pendapatan dan menjalankan peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
  15. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu bergerak dibidang optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perpajakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kaur.
  16. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Universitas Pendidikan Indonesia bergerak dibidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan jasa keprofesian.
  17. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Fakultas Kedokteran UGM bergerak dibidang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa program kemitraan program pendidikan dokter spesialis.
  18. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan PT Bank Bengkulu bergerak dibidang tempat pembayaran (TP) Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  19. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Rektor Universitas Gadjah Mada bergerak dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  20. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bergerak dibidang urusan bersama untuk penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).
  21. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) bergerak dibidang pemenuhan hak masyarakat sebagai lembaga penyiaran publik, untuk sarana penyebaran informasi tentang Kabupaten Kaur kepada masyarakat melalui RRI, dan terus melakukan upaya mengatasi masalah wilayah yang tidak terjangkau oleh siaran RRI.
  22. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bergerak dibidang akses data transaksi rekening Pemerintah Kabupaten Kaur secara online pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  23. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu bergerak dibidang jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur.
  24. Bidang kerja sama Pemerintah Daerah dengan Dirjen Perbendaharaan Bengkulu Kementerian Keuangan RI bergerak dibidang kerjasama dalam hal pertukaran data, peraturan dan informasi lainnya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pusat dan daerah di wilayah Kabupaten Kaur.
  25. Bidang Kerja sama Pemerintah Kabupaten Kaur dengan Bank Rakyat Indonesia Terkait dengan Penempatan Uang Daerah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam bentuk Deposito Berjangka.

 

  1. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi koordinasi antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan, pelatihan dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Instansi vertikal yang terlibat dan berkedudukan di Kabupaten Kaur sampai dengan tahun 2016 adalah:

  1. Komando Daerah Militer/KODIM 0408 B/S
  2. Kejaksaan Negeri Kaur;
  3. Kepolisian Resort Kaur;
  4. Pengadilan Negeri Bintuhan;
  5. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur;
  6. Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur;

 

  1. Pembinaan Batas Wilayah

Permasalahan yang sering terjadi di kabupaten hasil pemekaran adalah masalah batas wilayah. Sering terjadi fenomena persengketaan/perselisihan perbatasan antara kabupaten induk dengan kabupaten hasil pemekaran yang sifatnya kompleks dan rawan yang apabila dibiarkan terjadi dapat menimbulkan dampak negatif yang mengancam kerukunan, ketentraman, dan ketertiban, serta persatuan dan kesatuan. Pembinaan batas wilayah di Kabupaten Kaur dilaksanakan agar tidak terjadi sengketa atas wilayah terutama pada wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kabupaten/provinsi tetangga.

Permasalahan batas wilayah yang sempat mengemuka di Kabupaten Kaur adalah masalah perbatasan antara Kabupaten Kaur dengan Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana Kabupaten Bengkulu Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tahun 2015  Permasalahan tersebut sudah terselesaikan Bersadarkan Putusan Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 112/PUU-X/2012 tanggal 24 Juli 2014  dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan :

  1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya
  2. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.

Dengan demikian perselisihan terkait tapal batas antara Kabupaten Kaur dan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terselesaikan, yaitu tetap sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 yang pada Tahun 2016 sudah siap untuk ditetapkan batasnya oleh Menteri Dalam Negeri.

  1. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Kaur terutama adalah tanah longsor, banjir, gelombang pasang dan bencana alam gempa bumi. Dalam tahun 2015, tidak terjadi bencana alam yang besar. Pada umumnya bencana alam yang terjadi masih kondisinya masih skala lokal kabupaten. Namun, kondisi geografis Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai Barat Sumatera dan sebagian wilayahnya berada di areal perbukitan menyebabkan perlunya perhatian yang serius dan antisipasi bencana oleh pemerintah.

 

  1. Pengelolaan Kawasan Khusus

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”kawasan khusus” meliputi kawasan Sumber Daya Alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.

Di Kabupaten Kaur kawasan khusus yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).Pada bulan Juli 2004, TNBBS ditetapkan sebagai Tropical Rainforest Heritage of Sumatera oleh UNESCO sehingga kawasan TNBBS menjadi salah satu kawasan paru-paru dunia. Pada tahun 2007 telah dibentuk Balai Besar TNBBS berdasarkan Permenhut Nomor: P03/Menhut-II/2007.

Selain dari TNBBS, masih ada kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung Bukit Raja Mendara seluas 44,593,40 Ha dan Taman Wisata Alam Wayhawang seluas 64 Ha.

  1. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Dalam tahun 2016, tidak terdapat kejadian/kondisi gangguan terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang berarti di wilayah Kabupaten Kaur.

 

BAB VI.PENUTUP

Pemenuhan kewajiban Kepala Daerah untuk melaporkan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Masyarakat diwujudkan dengan memberikan Laporan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kaur untuk Tahun Anggaran 2016.

LPPD Tahun Anggaran 2016 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016 yang pada Tahun 2016 merupakan tahun Pertama pemerintahan Bupati terpilih Gusril Pausi, S.Sos dan Wakil Bupati Hj. Yulis Suti Sutri. Sistematika penyusunan laporan masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dengan adanya LPPD Tahun Anggaran 2016, berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah menyampaikan laporan tentang segala upaya pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai urusan dan bidang, dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kaur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur, yang penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kegiatan pembangunan di segala bidang akan terus dilakukan dan perlu mendapat perhatian yang lebih serius agar memperoleh hasil yang lebih baik. Pembangunan pada tahun 2016 dan tahun-tahun mendatang masih menghadapi pekerjaan berat dalam rangka memperbaiki derajat hidup masyarakat Kabupaten Kaur. Pembangunan di bidang pendidikan masih memerlukan usaha keras untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidik agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pembangunan di bidang kesehatan masih memerlukan upaya untuk lebih menyadarkan masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur. Sedangkan untuk menunjang pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk meningkatkan arus distribusi barang dan jasa sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

Berbagai permasalahan yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana telah diuraikan dalam isi laporan. Selanjutnya diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai catatan tersendiri bagi perbaikan capaian kinerja di masa yang akan datang dan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kaur. Di sisi lain, keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya tentu harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang.

 

Bintuhan,                          2017